PEKALONGAN – Suasana akrab dan santai tergambar jelas di Angkringan Mas Nuzaik atau yang akrab disapa Cicir, beralamat di Jalan Bligo Pakumbulan persis di depan SMP Negeri 1 Buaran, Kabupaten Pekalongan pada Minggu malam (3/5/2026). Kegiatan bertajuk “Ngopi Bareng Mas Nuzaik” Bersama ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir yang hadir sekitar pukul 19.30 WIB.
Sebagai penggagas kegiatan sekaligus pencipta konten yang kerap mengkritisi jalannya pemerintahan, Nuzaik mengajak peserta untuk membahas berbagai persoalan mendesak di daerah. Pembicaraan berpusat pada kondisi prasarana umum, permasalahan lingkungan, dinamika politik pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pekalongan non-aktif Fadia Arafiq, hingga persoalan keterbukaan informasi publik.
Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Daerah
Dalam tanggapannya, H. Abdul Munir mengajak seluruh warga untuk merenungkan perjalanan yang telah dilalui, namun tidak larut dalam persoalan masa lalu. Ia menekankan pentingnya persatuan demi kemajuan Kabupaten Pekalongan ke depannya.
“Mari kita renungkan sejenak apa yang sudah kita lalui. Namun untuk ke depannya, mari kita buang rasa kecewa dan perselisihan. Mari bergandeng tangan, bersatu hati membangun daerah ini agar lebih maju dan sejahtera bagi seluruh warga,” ajak Abdul Munir.
Masyarakat Soroti Keterbukaan Informasi, Situs Resmi Pekalongan Dinilai Ketinggalan
Salah satu pembahasan yang paling mendapat sorotan tajam adalah soal keterbukaan dan akses informasi publik. Nuzaik yang juga dikenal sebagai pemerhati pembangunan daerah menilai situs resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih sangat lemah dan sulit diakses masyarakat.
Ia bahkan membandingkan dengan kualitas situs milik Pemerintah Kabupaten Batang yang dinilai jauh lebih lengkap, rapi, dan mudah diakses.
“Kalau kita lihat situs milik Pemkab Pekalongan, kondisinya masih sangat jauh dari kata layak. Banyak menu yang tidak bisa dibuka dan informasi yang tersedia sangat terbatas. Berbeda dengan situs milik Pemkab Batang yang terlihat rapi, lengkap dan mudah dipahami. Ini yang harus segera dibenahi,” tegas Nuzaik.
Nuzaik berharap pihak berwenang segera memperbaiki dan meningkatkan kualitas situs resmi pemerintah. Hal ini dinilai penting agar kebijakan dan pelayanan publik dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintahan.
Selain itu, warga dan tokoh masyarakat juga menyampaikan harapan agar lingkaran dekat mantan bupati yang dinilai menjadi penghambat pembangunan segera dibersihkan, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan bersih dan berkeadilan. (Dakir)
